krisis hukum. B → Pembahasan: Motor penggerak tuntutan reformasi di Indonesia pada awalnya adalah mahasiswa. krisis hukum

Beberapa diantaranya adalah : Hukum dijadikan suatu alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Masa Reformasi kuis untuk 12th grade siswa. Utang negara yang berlebihan. Ancaman ekonomi merupakan. hutang luar negeri yang menumpuk dan maraknya KKN. com - Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca-Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. TUJUAN PEDOMAN PPAM Sebagai panduan dalam pelaksanaan teknis bagi sub klaster kesehatan reproduksi dalam melakukan pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi krisis kesehatan. Dalam banyak fakta sekarang ini Indonesia telah mengalami krisis kepatuhan hukum karena hukum telah kehilangan substansi tujuannya, dan buadaya prilaku masyarakat telah memandang hukum. Krisis dianggap menyebabkan perubahan negatif dalam masalah keamanan, sosial atau lingkungan. Krisis Hukum. Bahkan, dalam praktiknya kekuasaan kehakiman. C. Pembahasan Pada masa Orde Baru, presiden Suharto dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang tidak adil ditambah krisis ekonomi dan praktik KKN yang merajalela. Merajalelanya mafia tanah, tambang, perdagangan manusia, pupuk, pangan, peradilan, pajak, dan lainnya demikian meruyak. Krisis Kejujuran Penyebab Utama Persoalan Hukum di Indonesia. Di tengah berbagai polemik yang ada di Indonesia, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menerbitan Permendikbud No. Banyak masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki skill dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bekerja dengan iming-imingakan mendapatkan hasil yang. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Memperkuat manajemen risiko di daerah risiko bencana termasuk dengan penguatan fasilitas kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan epidemiologi kebencanaan; c. 1. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Sebagian besar negara-negara di dunia pernah mengalami krisis ekonomi, bahkan AS juga pernah. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah. Hukum dan keadilan bukan lagi milik rakyat. Lembaga penanaman kembali hutan yang gundul b. krisis ekonomi yang terjadi sudah dikategrorikan sebagai depresi ekonomi (Sihono 2008). Melewati 2008 dan memasuki Tahun Kerbau 2009, rasa gamang masih menerpa. 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana. Melalui upaya litigasi iklim ini, pihak-pihak penyumbang emisi karbon dapat dimintai pertanggungjawabannya sekaligus bisa menjadi strategi untuk mengubah sistem hukum. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung. Banyak nya rekayasa proses peradilan bila menyangkut penguasa, keluarga, maupun kerabatnya. Jumat, 09 Sep 2022 11:15 WIB. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan. Dan yang terakhir adalah krisis hukum. 8 Januari 2009. Namun, kejadian beberapa hari terakhir ini pada sejumlah kepala daerah jadi preseden buruk dan alarm bahaya bagi pembangunan daerah. Krisis moral dan krisis identitas yang dialami banyak negara, secara langsung tidak mempunyai kaitan dengan proses globalisasi itu. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. id Abstract This research is focused on the impact of globalization within the justice, welfare, and democracy, as2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; c. Latar belakang Tragedi Trisakti memiliki beberapa faktor, yaitu krisis kepercayaan, krisis hukum, krisis politik, dan krisis ekonomi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Liputan6. Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. hukum hanya dijadikan sebagai alat penguasa hutang luar negeri yang menumpuk dan maraknya KKN Salah satu faktor penyebab munculnya krisis hukum adalah belum adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). 0 ini, tentu Pancasila merupakan dasar negara yang sepatutnya pemuda-pemudi seperti kita ini menjadikan Pancasila sebagai cara berpikir dan implementasi perbuatan dalam kehidupan sehari hari. Penting bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk menyuarakan refleksi terkait situasi faktual kekuasan kehakiman di Indonesia. BAB I PENDAHULUAN A. 14 3 Hikmat Trimenda, “Islam dan Penyelamatan Lingkungan”, Tujuan reformasi yang paling utama adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum serta bidang lainnya. Baca pembahasan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. 10. Iklan (Tutup KI!k 2x) e. Krisis Hukum di Indonesia. Hukum pada masa Orde Baru ini pun kemudian dianggap sebagai bentuk hukum yang mengebiri Hak Asasi Manusia (HAM). Pengertian Reformasi – Agraria, Tujuan, Syarat, Munculnya, Dampak, Hasil, Pancasila, 1998 : Secara umum reformasi di Indonesia dapat diartikan sebagai melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak sesuai lagi. 28-Agustus-2023 14:26. Penyebab konflik Rusia dan Ukraina kembali jadi sorotan. 700 per dolar Amerika pada Juni 1999. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang 5 Poesponegoro, Marwati Djoened, op cit. kasus hukum dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, danbernegara. Sebagaimana dikutip dari jurnal Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan atau Penerapan Hukum (2021) karya Muriani, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni: Faktor hukum. Pembahasan. Namun, arah yang dituju oleh pemerintah adalah pemulihan kewibawaan hukum yang bebas dari kepentingan dan tujuan politik. Kepercayaan Masyarakat Menurun Indonesia dalam Keadaan Bahaya. Tak hanya itu untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hukum oleh para penegak hukum khususnya dalam tindak pidana KKN tersebut dapat diupayakan dalam hal kecil terlebih dahulu yaitu kita dapat menerapkan 9 nilai Antikorupsi di dalam diri kita masing. Kondisi perekonomian nasional menghadapi risiko krisis di tengah ketidakpastian akibat. Buku ini dibagi ke dalam empatbab: Bab 1 membahas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial, Bab 2 mendiskusikan Hukum Represif, Bab 3 mengkaji Hukum Otonom, Bab 4 menghadirkan wacana tentang Hukum Responsif. id. Jakarta -. Untuk mengurangi ketegangan ini, diperlukan pendekatan alternatif yang mendamaikan kedua kutub. Sementara, pada krisis COVID-19, pemerintah lebih mengutamakan bantuan pada sektor tenaga kerja dan rumah tangga dalam bentuk job retention scheme, unemployment insurance, direct cash payment, dan relaksasi pajak. Hukum yang berjalan di Indonesia belum sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu membangun ketertiban dan menciptakan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya dilakukan oleh awam, tetapi ironisnya oleh figur publik yang berlatarpendidikan baik. Di tengah rangkaian kritik atau realita krisis otoritas hukum itu, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. ABSTRAK Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Politik kekuasaan krisis komunikasi (jurgen habermes) dan sulit menafsirkan misi mereka sebagai perluasan hak dan pemenuhan. Jika tidak, inflasi yang berlangsung terlalu lama akan merugikan rakyat serta negara. 1. Krisis yang melanda wilayah Asia Timur dan Tenggara tahun 1997-1998 seketika menyebabkan terjadinya kemunduran di seluruh wilayah, namun skala dan intensitasnya berbeda. 13, No. Yang dimaksud dengan reformasi dalam bidang hukum adalah perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum dan penegakan hukum, terutama terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, mengingat selama ini merekalah yang sebenarnya sumber dan turut menjadi bagian dan terjadinya kekacauan hukum tersebut. REPUBLIKA. Salah satu yang menjadi penyakit hukum di negara ini adalah terjadinya krisis filsafat hukum. konflik internal di dalam tubuh PDI. Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik. M. 4 dari 5 halaman. Kita dalami periode sulit ini. Perusakan sarana dan prasarana pengadilan tinggi yang melibatkan oknum masyarakat merupakan contoh. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apabila memiliki banyak utang dan tidak mampu membayarnya, bisa dipastikan perusahaan tersebut. pelanggaran atau kasus mengenai hukum dan etika komunikasi. Optimalisasi pelaksanaan monitoring evaluasi untuk peningkatan kualitas program yang berkesinambungan. Penggugat sudah membayar lunas kewajibannya, tetapi tergugat tak. Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia 159 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. Rekonstruksi citra Indonesia sebagai negara hukum. Krisis tersebut terjadi akibat terdapat banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru. id. Kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam mengatasi krisis di berbagai bidang ini lantas membuat masyarakat terutama mahasiswa turun kejalan untuk melakukan demonstrasi. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Krisis Ekonomi Global Masih Belum Berakhir. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kasus pelanggaran HAM antara. Krisis-krisis tersebut, yaitu krisis politik, hukum, ekonomi, sosial, dan krisis kepercayaan. Mereka kemudian 2 Sayyed Hossein, Man and Nature, he Spiritual Crisis in Modern Man, (London: George Allen & Unwin, 1976), h. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak krisis ekonomi global tahun 2008 terhadap eksistensi Hukum Okun di Indonesia dengan menggunakan data time series tahun 2000-2014. Misalnya pada pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Pengusaha asuransi, misalnya, memprotes ketentuan modal yang ditetapkan Pemerintah. Diawali dengan menurunnya nilai tukar mata uang rupiah yang merosot, sektor lain pun. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter. Beberapa diantaranya seperti; Hukum itu dijadikan alat pembenaran atas kebijakan serta juga tindakan pemerintah. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa bangsa Indonesia dilanda krisis multi­dimensional yang memiliki dampak besar. Adapun krisis multimedimensional yang terjadi di Indonesia menjelang akhir Orde Baru dapat dijelaskan sebagai berikut a. Krisis moneter adalah keadaan keuangan suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Ketiga, perubahan iklim telah menimbulkan. 2 dipersoalkan dan akibatnya putusan-putusannya tidak lagi dipercaya. Kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Kegeli- sahan tersebut tetap masih ada, namun saat ini ada sebuah catatan baru yang ditemukan oleh penunjukan berkali-kali. A A A. Pada masa itu, terjadi berbagai krisis ekonomi, seperti nilai mata uang Rupiah yang melemah secara drastis, penyimpangan sistem ekonomi yang dikuasai oleh konglomerat, seperti korupsi, monopoli hingga utang-utang negara dan swasta. Jadi, ilmu hukum tudak terutama untu menelaah atau memaparkan hukum yang benar dan seharunya ada tetapi juga melihat fakta-fakta hukum di masyarakat (Bernard Arief Sidharta, 2000: 131-133). Habibie sebagai Wakil Presiden. Jakarta, CNBC Indonesia-Hukum Indonesia di bidang ekonomi ternyata belum sepenuhnya menjamin keadilan gender. Krisis Iklim dan Pelindungan Perempuan Pembela HAM dan Lingkungan. SASARAN 1. 3. Buku “Tinjauan Penanggulangan Krisis Kesehatan tahun 2017” ini disusun berdasarkan data/Krisis moral memang sangat berpengaruh dalam perkembangan Indonesia kedepan, tetapi sekarang ini malah terkesan dikesampingkan oleh aparatur pemerintahan. A → Pembahasan: Demokrasi dapat dilakukan di. Mulai dari kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, sampai kasus gizi buruk. E. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktorfaktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Lembaga penanaman kembali hutan yang gundul b. mengatakan bahwa krisis yang berkepanjangan di Indonesia adalah. Ini akibat dari krisis multidimensi diatas, tiada moral dan etika, krisis hukum dan moneter, berakibat harga melambung tinggi baik BBM walau pun harga minyak international turun dan berakibat naik nya kebutuhan pokok serta kurs dolar yang semakin naik. Pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak pelangaran HAM, salah satunya adalah Peristiwa Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. B. Namun pada saat itu,. Namun pada saat itu, kekuasaan kehakiman. Krisis Hukum. . Namun, Rupiah kembali melemah mencapai Rp 8. Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik pelanggaran HAM. Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001. a. 15. Pendekatan ini penting untuk digunakan sebab saat ini dalam tataran teoretis maupun praktis telah terjadi krisis hukum yang begitu kompleks dan multidimensional dalam. Misalnya, kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pamerintah (ekskutif). Apapun masalah atau krisis yang dihadapi negara, termasuk krisis politik, segala aspeknya harus dihadapkan pada sistem hukum ketatanegaraan. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang HukumMenghadapi Krisis Pangan Global. Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah. Fakultas Hukum, serta ketua Senat Mahasiswa Universitas Trisakti (SMUT). Artinya, jangan sampai prinsip hukum mengebiri prinsip komunikasi untuk memberikan informasi kepada public. Dalam krisis ekonomi, hukum darurat tidak boleh secara kaku membatasi kekuasaan dan tindakan diskresi presiden, tetapi juga tidak boleh memberikan kekuasaan dan tindakan. Kasus ini mencuat setelah keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan dana BLBI oleh. Memperkuat kerangka hukum penanggulangan krisis kesehatan baik untuk pra, tanggap darurat dan pasca krisis; b. Sepanjang 2 tahun terakhir, hukum Indonesia. D. 4. Hal ini sama seperti halnya suatu perusahaan. Krisis Ekonomi Krisis moneter di negara-negara asia tenggara sejak bulan juli 1996 Kurs rupiah Rp. Sebagian besar negara-negara di dunia pernah mengalami krisis ekonomi, bahkan AS juga pernah mengalaminya. Ilustrasi penemuan hukum. hukum tidak berdaya, hukum berada dalam bayang-bayang penguasa. Ilmu hukum adalah ilmu praktis yang. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berangsa dan. Mereka belum berhasil untuk mengungkap hakekat hukum itu sendiri. Krisis (dari bahasa Yunani κρίσις - krisis; bentuk kata sifat: "kritis") atau kemelut adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi (atau diperkirakan) mengarah pada situasi tidak. Kapasitas dan integritas kepala daerah menjadi determinan pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila memiliki banyak utang dan tidak mampu membayarnya, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut. Krisis sosial yang mendorong terjadinya reformasi adalah. Kantor. Krisis (dari bahasa Yunani κρίσις - krisis;. 500,00/US$ terus mengalami kemerosotan. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat terbuka peluang untuk terjadinya hal yang tidak diinginkan. Secara umum latar belakang munculnya reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. hukum adalah: urusan perdata umum; adat; pidana, dan penguasaan tanah. ternyata juga dilanda krisis yang tak kalah hebatnya. Jumat, 21 April 2023 09:15 WIB Editor: Content WriterMASALAH HUKUM DI ERA 2022. Jenderal Ahmad Yani No. e. Temukan kuis lain seharga dan lainnya di Quizizz gratis! Krisis Hukum Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Penelitian empiris (socio-legal) Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: a. Mencermati bagaimana respon pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di era pandemi Covid-19, beberapa kebijakan darurat dapat disintesakan pada Tabel 1, sebagai berikut: Tabel 1. Krisis Moneter, Politik, Hukum, dan Kepercayaan. Yanto Sufriadi. DRINGU, Radar Bromo - Krisis air bersih dampak musim kemarau terus meluas. Krisis politik, hukum dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk: A. Padahal, ketentuan yang mengatur Contempt of Court dibutuhkan untuk mewujudkan dua tujuan utama. Disini Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral,. Krisis kepercayaan pada masa orde baru disebabakn oleh kebijakan pada masa orde baru berkuasa dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru pemerintahan mengalami krisis multidimensi, salah satunya adalah krisis hukum yang disebabkan oleh. Unsur dari unit kerja terkait krisis REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR, ttd. Country responses and policy considerations. Kegagapan negara-negara dunia dalam penanganan Pandemi Covid-19 menimbulkan pertanyaan mengenaieksistensi kerangka kerja yang digunakan untuk. Berikut ini beberapa faktor penyebab munculnya reformasi: Dari adanya krisis hukum, krisis kepercayaan, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Hal ini dikarenakan sanksi dan perbedaan posisi politik dari negara anggota NATO menyebabkan Rusia untuk menyetop ekspor minyak bumi dan gasnya. Krisis Hukum. Hukum Nasional Antar Perguruan Tinggi dengan tema “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan atas Stimulus Ekonomi Pemerintah bagi Pengusaha Makro Sampai UMKM Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Covid-19” dapat digunakan sebagai sebuah ide dan solusi permasalahan ekonomi Indonesia. Menurut survey yang saya lakukan terhadap 100 responden, terdapat beberapa faktor yang memiliki peran besar dalam krisis moral ini, yaitu: 1. 1, September 2016 A. Tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mys/Sut. (Foto: Tedi Yusup) [Unpad. Seseorang yang bersalah dapat bebas dengan seenaknya sedangkan orang yang tidak bersalah justru mendekam dibalik jeruji penjara. Sehingga para penggagas gerakan ini menyusun agenda perubahan mendasar terutama mengenai reformasi dalam segala bidang. - 4 - Pasal 3 (1) Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi: a. . Tahap. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Ulasan Lengkap Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Selain itu juga pembelajaran sejumlah dari sejumlah krisis kesehatan skala besar yang terjadi pada tahun 2017. Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai otoriter dan tidak menerima kritikan. Selain itu, sampah plastik juga bisa menyebabkan pencemaran terhadap tanah dan air.